DK PBB Kenai Sanksi Ekonomi Baru Lagi Bagi Korut

DK PBB Kenai Sanksi Ekonomi Baru Lagi Bagi Korut

INILAHCOM, New York - Dewan Keamanan PBB akan menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Korea Utara karena melakukan percobaan nuklir kelima dan terbesar.

Kantor berita Reuters mengabarkan Senin (28/11/2016), sanksi ekonomi itu berupa pemangkasan ekspor Korut sebesar $ 800 juta. Seorang diplomat yang tak disebutkan namanya menyebutkan, sanksi ekonomi itu akan dibicarakan dalam sidang DK PBB pada Rabu lusa oleh lima anggota dewan: AS, China, Inggris, Rusia dan Prancis. Kelima negara itu tampak sepakat memangkas ekspor batu bara, ekspor utama Korut.

“Kami memang tidak mendapatkan semua yang diinginkan,” tutur seorang diplomat AS yang terlibat menyusun rancangan sanksi itu. “Tapi sanksi baru itu cukup lumayan,” sambungnya.

Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Korut sejak 2006 karena melakukan uji coba nuklirnya. Percobaan terakhir dilakukan Pyongyang 9 September lalu. Selama dua bulan, China - sekutu Korut - dan AS telah melakukan negosiasi untuk menyusun sanksi baru itu.

Dalam rancangan sanksi itu disebutkan Korut dilarang mengekspor batu bara melebihi 7,5 juta ton per tahun atau senilai US$400,9 juta. Selama setahun terakhir, China mengimpor batu bara sebesar 18,6 juta ton per tahun. Rancangan sanksi ekonomi itu juga menyebutkan ekspor Korut seperti nikel, tembaga, zink dan perak tidak boleh lebih dari US$100 juta per tahun.

Resolusi itu juga melarang negara-negara asing menjual helikopter dan kapal perang ke Korut. Sementara itu, jumlah staf dan diplomat Korut di PBB juga dikurangi, dan setiap diplomat diminta hanya memiliki satu akun bank asing, untuk mengurangi kegiatan ilegal yang mungkin dilakukan diplomat Korut.

DK PBB juga membatasi penjualan karpet dan permadani hanya sebatas US$500 dan porselin serta keramik tak lebih dari US$100 per item. DK PBB juga melarang 11 pejabat Korut melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk dua Dubesnya di Mesir dan Myanmar serta 10 anggota keluarganya. Bila disepakati anggota DK, maka sanksi ekonomi itu akan diberlakukan Jumat 2 Desember 2016.

Baca Berita Selanjutnya

Tweet