INILAHCOM, London - Pimpinan gerakan kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda, kembali menyampaikan tuntutan untuk referendum bagi masa depan politik Papua.
Kali ini ia menyampaikannya lewat konferensi pers di sebuah hotel bbintang empat di pusat Kota London menjelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Selasa (3/5/2016).
Melalui pernyataan persnya Benny mengatakan, selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, organisasi yang ia pimpin, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat, juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.
"Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional," ujar Benny seperti dilansir BBC.
"Hal itu harus dilakukan sesuai resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541, yaitu dalam kasus Timor Timur, yang sekarang harus menjadi kasus di Papua Barat," tambahnya.
Meski upaya untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sebenarnya sudah berulang kali diungkapkan, agaknya kali ini mereka 'mengemasnya' dengan dukungan internasional, paling tidak dari negara anggota organisasi regional Melanesian Spearhead Group (MSG) seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.
Hadir dalam konferensi pers di London, antara lain Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva, Menteri Luar Negeri Vanuatu Bruno Leingkone, Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat Rex Horoi, serta Gubernur Distrik Oro di Papua Nugini Gary Juffa.
Dalam kesempatan itu, PM Pohiva mengaku tidak tahu persis rincian situasi di Papua, namun terjadi pelanggaran hak asasi dan menegaskan dukungan atas setiap perjuangan penentuan nasib sendiri.
Sementara Menlu Vanuatu Bruno Leingkone menegaskan, rasa persatuan dengan Papua Barat. Menurutnya, Vanuatu sudah membuat jelas posisinya mendukung rakyat Papua Barat.
"Kami semua adalah satu. Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi dan menyatakan tidak ada kekerasan kepada saudara-saudara kami di Papua Barat," kata Leingkone.
Sedangkan Kepulauan Solomon sudah menyetujui anggaran untuk utusan khusus yang akan dibantu oleh seorang penasehat strategis.
"Jadi keduanya akan membentuk tim untuk membangun koalisi di Pasifik dan di dunia untuk mengambil tindakan karena perjuangan Papua Barat sudah terlalu lama," jelas Rex Horoi.
Usai menyampaikan tuntutan dengan dukungan dari MSG, Benny Wenda --yang dulu pernah ditangkap di Indonesia dan kini tinggal di Oxford Inggris-- bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan tidak menerima gagasan penentuan nasib sendiri di Papua.
Pada Senin lalu (2/5/2016), lebih dari 1.000 orang di Papua ditangkap ketika menggelar aksi dukungan atas gerakan kemerdekaan Papua, yang menurut polisi bertentangan dengan kedaulatan negara. Mereka kini sudah dibebaskan.
Di London, Koordinator Fungsi Penerangan KBRI Dino R Kusnadi menegaskan kembali posisi pemerintah Indonesia.
"Sudah jelas sikap dan posisi Indonesia bahwa masalah Papua sudah final. Papua sebagai kesatuan NKRI kembali ke pangkuan Indonesia melalui act of free choice. Ini juga sudah disahkan oleh PBB, sehingga bagi kami sudah final," jelas Dino.
"Itu adalah bagian supaya mereka mendapat kredibilitas tapi selama ini bisa kita katakan seluruh dunia sudah mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI," tegasnya.
Dino juga mempertanyakan kedatangan para pejabat pemerintah beberapa negara MSG dalam pertemuan dan konferensi pers di London karena belum tentu mewakili MSG, tapi sebagai individu. [ikh]
Baca Berita Selanjutnya
0 Response to "Gerakan Kemerdekaan Papua Barat Galang Dukungan"
Posting Komentar