INILAHCOM, Bangkok - Pemerintahan Junta militer Thailand membentuk panel rekonsiliasi yang terdiri dari sejumlah jendral dan para pemimpin sipil untuk mencari persamaan persepsi.
Al Jazeera mengabarkan Jumat (20/1/2017), panel rekonsiliasi itu, dipimpin Jenderal Chaichan Changmongkol, yang kini menjabat menteri pertahanan Thailand. “Panel itu terdiri dari kepala angkatan perang, para ahli militer dan analis sipil,” kata Jenderal Chaichan kepada wartawan.
Menurut Chaichan, panel itu akan bekerja selama tiga bulan untuk “Mendengarkan pendapat dari setiap sisi dan masalah yang ada. Apakah itu politik, reformasi atau pendidikan,” katanya. Setelah itu, panel rekonsiliasi ini akan menyusun kesepakatan bersama dari semua pihak, untuk menjamin sebuah transisi pemerintahan yang damai.
Hubungan militer dan warga sipil Thailand kurang harmonis. Sementara politik Thailand juga terpecah belah antara kubu elite tradisional di Bangkok, dengan kelompok miskin di pedalaman yang didukung kaum populis pemerintah. “Proses rekonsiliasi harus netral, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Yingluck Shinawatra, bekas penguasa Thailand yang digulingkan lewat kudeta militer tahun 2014.
Banyak pihak menilai militer terlalu ikut mencampuri urusan politik Thailand. Mulai dari mempengaruhi hasil pemilu, menyusun rancangan konstitusi yang menempatkan posisi militer di atas partai-partai politik. Militer Thailand yang melakukan 19 kali kudeta - hanya 12 kudeta yang berhasil - juga enggan bila diminta menanda tangani rekonsiliasi dan berjanji tidak melakukan kudeta lagi.
“Mayoritas tentara kami tidak ingin berkuasa. Sebab merebut kekuasaan bukanlah segalanya,” kata Deputi PM Jenderal Prawit Wongsuwan kepada wartawan. “Warga sipil mendukung kudeta karena mereka ingin memulihkan stabilitas,” lanjutnya.
Baca Berita Selanjutnya
0 Response to "Militer & Sipil Thailand Bentuk Panel Rekonsiliasi"
Posting Komentar